Lintas Bisnis.com Jakarta – Perwakilan dari pemilik lahan ulayat (Adat) Papua terutama di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel, Papua pada Selasa (25/72017) mendatangi kantor LSM asing Aidenvironment Asia, Jl. Burangrang No.18 Babakan, Bogor Tengah, Jawa Barat
Beberapa perwakilan pemilik lahan adat menyampaikan aspirasi terkait dengan LSM tersebut yang dinilai terlalu ikut campur tangan dalam hal menyoroti pembukaan lahan kebun sawit masyarakat di Kabupaten Boven Digoel, Papua.
“Kami datang dari jauh dan harapan kami jangan sampai dari LSM yang terutama LSM NGO menghalangi dan ikut campur tangan di tanah hak ulayat masyarakat, karena kami yang merasakan dampaknya, bukan dari pihak luar,” tandas Simon Kumbu Walinaulik selaku perwakilan masyarakat hak ulayat” kepada awak media usai diterima pihak LSM Aidenvironment
Simon Kumbu Walianuk menegaskan agar LSM lokal maupun luar negeri yang menyuarakan pembatalan pembukaan lahan yang dalam areal PT Dongin Prabhawa agar jangan membatasi usaha dalam koperasi, karena pihak perusahaan tersebut sudah membantu masyarakat kabupaten Merauke dalam hal Kesehatan, Pendidikan maupun bantuan Ekonomi.
Seperti diberitakan sebelumnya Para pemangku kepentingan (stakeholders) berkumpul di Jakarta pada Senin (24/7) guna membahas tantangan dan hambatan industri perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel, Propinsi Papua. Dalam pertemuan tersebut yaitu Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si, Bupati Boven Digoel Benediktus Tambonop, S.STP, H.Hamdhani (Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Nasdem) DR. Nyoto Santoso (Bioref IPB), dan beberapa orang perwakilan masyarakat pemilik hak ulayat di Merauke dan Boven Digoel.