Indonesia Jajaki IMF World di Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018

Indonesia Jajaki IMF World di Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018

Lintas Bisnis.com Jakarta – Indonesia berencana menjajaki pertemuan dengan IMF World dalam perhelatan Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018, yang diadakan pada Oktober 2018 di Bali. Ada tiga isu strategis terkait konektivitas, urbanisasi, dan infrastruktur mendominasi sebagian besar dinamika regional dan global saat ini.

Memahami urgensi dalam isu strategis tersebut, Deloitte Indonesia berencana untuk menginisiasi forum yang melibatkan babagai stakeholder bertajuk Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018. Forum yang akan diadakan pada 20 September 2018 tersebut merupakan langkah awal menjelang pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.

Menurut Bernardus R. Djonoputro, Country Head of Deloitte Infrastructure & Capital Projects, pertemuan IMF Wodd Bank di Bali dan fokus pemerintah Indonesia terhadap pembangunan infrastruktur diharapkan akan membuka potensi kerjasama sektor pemerintah dan swasta yang lebih luas.

‘Diperkirakan, untuk bidang infrastruktur pada tahun 2016-2030, kawasan Asia akan membutuhkan lebih dari 22.6 triliun USD dan kawasan ASEAN akan membutuhkan sekitar 2.8 trilim USD. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur baru serta revitalisasi infrastruktur yang sudah ada. Di saat yang sama, sebagai kawasan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memerlukan investasi sekitar 511 milyar USD pada 2015 2019 untuk mengatasi berbagai tantangan infrastruktur dalam negeri.’ terang Bernardus saat ditemui di Deloitte Indonesia, Senin (17/9/2018).

Lebih lanjut lagi, Bemardus menyampaikan bahwa setidaknya terdapat tiga hal yang perlu d sdesaikan oleh para pemangku kepentingan dan pemerintah dalam momen pertemuan IMF World Bank. “Yang pertama adalah mengenai sektor apa saja yang menjadi prioritas dalam urbanisasi di kawasan ASEAN kata Bernardus. ‘Saat lni, tantangan mengundang investasi swasta ke dalam infrastruktur publik memerlukan komltmen yang kuat dari pemerintah. Dari sudut pandang pasar, kawasan ASEAN dan Indonesia saat lnl masih dianggap memiliki peluang yang cukup besar. Namun, kesadaran akan peluang tersebut memerlukan berbagai tahapan perencanaan dan persiapan proyek yang matang dan menyeluruh.” lanjutnya.

Selain itu, isu lain yang perlu diselesaikan terkait insfrastruktur menurut Bernardus adalah mengenai pandangan swasta maupun investor terhadap berbagai resiko dalam Public Private Partnership (PPP).

“Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini, sebagian besar pemerintah di daerah-daerah memiliki keterbatasan fiskal dalam melaksanakan proyek-proyek padat modal. Pendapatan publik yang ada hanya mampu menutupi pengeluaran operasional saja. Maka tidak mengherankan sebenarnya perwakilan lokal kebanyakan setuju terhadap keterlibatan sektor swasta dalam menyediakan layanan publik.” terang Bernardus.

Terkait isu resiko dalam PPP, Bernardus juga menambahkan bahwa pada dasarnya, setiap proyek kerjasama antara pemerintah dan swasta saat ini memerlukan partisipasi aktif dari mitra publik. Dengan adanya partisipasi tersebut, diharapkan akan menjadi solusi untuk mengisi kesenjangan dalam kapasitas Flskal yang dihadapi oleh pihak pemerintah.

“Saat ini, hanya sedikit proyek PPP yang layak tanpa dukungan teknis atau finansial dari pemerintah. Pembiayaan proyek KPS yang efisien dapat melibatkan penggunaan dukungan pemerintah, untuk memastikan bahwa risiko pemerintah dapat dikelola lebih baik daripada investor swasta dan proyek-proyek tambahan yang secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial. Untuk itu, melalui CEO Forum yang membahas tentang berbagai proyek strategis terkait infrastruktur nanti, diharapkan akan ada titik temu antara sektor pemerintah dan swasta yang akan diperkuat dalam pertemuan IMF-World Bank di bulan Oktober. ” tutup Bernardus.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply