MASTEL : Revisi PP 82/2012, Negara Berpotensi Merugi Rp 85,2 Triliun

MASTEL : Revisi PP 82/2012, Negara Berpotensi Merugi Rp 85,2 Triliun

Lintas Bisnis.com Jakarta – Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) meminta, pemerintah menunda dan mempertimbangkan kembali draft revisi PP 82/2012. Pasalnya draft tersebut dianggap sudah cukup baik, justru bila direvisi berpotensi negara merugi.

Ketua Umum Mastel, Kristianto dalam kesempatan tersebut mengatakan, menurutnya, rencana revisi PP 82/2012 itu sudah cukup baik, dan pihaknya menganggap langkah perubahan tersebut oleh pemerintah merupakan sebuah kemunduran. Dengan mengabaikan keberadaan pusat data di Indonesia negara berpotensi merugi sebesar Rp 85,2 triliun.

“Mastel tetap pada sikap mendukung kewajiban penempatan data center di Indonesia. Rencana pemerintah merevisi PP 82/2012 merupakan suatu kemunduran karena akan menghambat perkembangan ekosistem industri digital di Indonesia,” ucap Kristianto.

Kristianto menambahkan, bahwa sebelumnya, pihaknya telah mendengar pendapat dari kementrian terkait mengenai alasan revisi PP 82/2012 tersebut. Hingga hari ini, ada beberapa isu yang belum dipahami mengapa revisi tersebut dilakukan.

Lebih lanjut Kristianto menjelaskan, PP 82/2102 ini telah memasuki tahun keenam dan telah melampaui masa transisi yang telah ditetapkan dalam ketentuan peralihan. Pemerintah seharusnya melakukan pemberlakuan secara utuh bukan mendorong revisi. Seharusnya pemerintah lebih fokus terhadap penegakan aturan serta memperkuat substansi pengaturan yang akan makin mendorong kemajuan industri ICT/TIK Indonesia.

“Kami melihat ada 3 hal yang perlu digaris bawahi, pertama PP 82/2012 ini sudah cukup baik dan tidak perlu direvisi, kedua terkait ekosistem pemerintah harusnya mendukung pengembangannya, dan ketiga akibat sejumlah kerugian apabila PP 82/2012 terjadi perubahan,” sambung Kristianto.

“Pertama, kenapa kami sebut PP 82/2012 ini sudah cukup baik,? industri data center bertumbuh dengan baik serta minat investasi asing bertumbuh dengan adanya pusat data di Indonesia,” tutur dia.

Kedua terkait ekosistem, Industri internet Indonesia merupakan yang paling tinggi di asia Tenggara, pemerintah seharusnya membantu membangun ekosistem tersebut, dengan memperkuat ekosistem justru dapat memberi kontribusi yang lebih besar, baik dari values market maupun penguasaan data. Perubahan PP 82/2012 justru menghambat perkembangan ekosistem industri digital di Indonesia

“Ketiga, terkait kerugian apabila PP 82/12 terjadi perubahan, dari analisa kami, negara berpotensi merugi hingga Rp 85,2 triliun. Pengembangan penguasaan data justru proyeksinya sangat besar. Kita bisa melihat, selama 5 tahun transisi revisi PP 82/2102 tersebut, yang terjadi justru mirroring, investor asing banyak yang tidak jadi berinvestasi,” lanjut Kristianto.

Perlu diketahui, hingga awal 2018, Indonesia telah memiliki lima pusat data tier 4 (kualitas layanan terbaik) yang tersertifikasi secara internasional. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas serta kapabilitas untuk menyediakan pusat data tier 4.

Sejalan dengan Kristianto, sejumlah nama lain mewakili industri serta asosiasi pengolahan data center lainnya yang hadir dalam kesempatan tersebut, diantaranya Sylvia Sumarlin (Ketum FTII), Alex Budiyanto (Ketua ACCI), Betti S. Alisjahbana (Ketua DPA Mastel), serta perwakilan IDPRO (Djarot Subiantoro) sepakat meminta pemerintah perlu mempertimbangkan kembali revisi PP 82/2012 tersebut.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply