PWYP Indonesia Nilai Pemerintah Inkonsistensi Atas Kebijakan Ekspor Batubara

PWYP Indonesia Nilai Pemerintah Inkonsistensi Atas Kebijakan Ekspor Batubara

Lintas Bisnis.com Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (Masyarakat Sipil Indonesia) menilai, pemerintah dianggap tidak konsisten terhadap kebijakan pengendalian produksi dan ekspor batubara. Padahal terlihat kalau produksi tersebut buat kepentingan ekspor daripada buat kebutuhan dalam negeri yang masih sangat dibutuhkan.

Di tahun ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia menetapkan target produksi batubara nasional tahun 2019 sebesar 480 juta ton (CNBC, 2019). Meski lebih rendah dibandingkan target 2018, angka ini jauh melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) maupun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang memasang target produksi maksimal sebesar 400 juta ton.

“Publik kembali dipertontonkan inkonsistensi kebijakan di awal tahun 2019 ini. Inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian produksi dan ekspor batubara sebagaimana diatur dalam kebijakan energi dan pembangunan nasional,” ujar Koordinator PWYP Indonesia Maryati Abdullah
Dalam pokok bahasan laporan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia yang berjudul “Urgensi Pengendalian Produksi dan Ekspor Batubara di Indonesia”.

Tak hanya itu, laporan yang telah diluncurkan (4/10) lalu ini juga memberikan analisis potensi dampak dari inkonsistensi tersebut, baik terhadap lingkungan maupun penerimaan negara.

Maryati menuturkan, kebijakan pengendalian produksi dan ekspor batubara tidak diinisiasi tanpa sebab. Dalam dua dekade terakhir, produksi batubara meningkat pesat yang puncaknya terjadi di tahun 2013. Peningkatan ini diikuti dengan melonjaknya ekspor batubara. Menurut dia, Batubara dalam situasi ini dipandang tidak memberikan nilai tambah bagi industri domestik, namun hanya ditempatkan sebagai komoditas ekspor untuk menghasilkan penerimaan negara semata.

Untuk itu, RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pembatasan produksi dan ekspor batubara, serta mengutamakan pasokan batubara untuk kebutuhan domestik. Target produksi dan ekspor batubara telah ditetapkan per tahunnya sebagai turunan RPJMN 2015-2019.

“Nyatanya, realisasi produksi dan ekspor batubara nasional selalu melebihi target RPJMN 2015-2019. Pemerintah justru mengeluarkan kebijakan pemberian insentif penambahan produksi bagi pelaku usaha yang memenuhi Domestic Market Obligation/DMO 25% beserta harga khusus DMO sebesar USD 70,” ungkap Maryati.

Menurut dia, Pemerintah juga menambah kuota ekspor batubara dengan dalih meningkatkan devisa negara. Sementara kinerja pengawasan dan penegakan hukum tak kunjung diperbaiki. Padahal lemahnya pengawasan dan penegakan hukum telah membuka celah pelanggaran dan penyelewengan yang berdampak pada lingkungan maupun kerugian penerimaan negara.

Peningkatan produksi dan ekspor di tengah sistem pengawasan yang lemah menyisakan celah yang tidak hanya berdampak pada hilangnya penerimaan negara, namun juga menimbulkan eksternalitas yang masif terhadap ekosistem maupun lingkungan dan sosial kemasyarakatan.

Potensi Kerugian Penerimaan Negara

Maryati menjelaskan, persoalan kerugian penerimaan negara telah banyak diindikasikan akibat diskrepansi data dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Hasil kajian KPK menunjukkan selisih nilai ekspor yang dihitung dari diskrepansi antara data pemerintah Indonesia dengan World Coal Institute mencapai USD 12.267.781.200 (PWYP Indonesia, 2017). Sementara ICW dalam analisisnya menyebutkan akibat transaksi ekspor batubara yang tidak dilaporkan dalam kurun waktu 2006 hingga 2016, total indikasi kerugian negara mencapai 133 triliun rupiah (ICW, 2017).

Sementara itu, lanjut Maryati, indikasi rendahnya kepatuhan pelaku usaha juga telah diidentifikasi oleh KPK dengan membandingkan data surveyor dengan penerimaan negara di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM. Potensi kerugian penerimaan negara yang bersumber dari kurang bayar royalti dalam kurun waktu 2010-2012 mencapai USD 1,2 miliar (KPK, 2014).

Hasil temuan KPK didukung oleh data Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) Indonesia yang menunjukkan penurunan jumlah perusahaan yang memenuhi kewajiban keuangan, utamanya PNBP, dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sendiri, jumlah perusahaan pembayar yang tercatat di Kementerian Keuangan hanya setengah dari perusahaan pembayar di tahun 2014, yakni 1654 perusahaan, padahal jumlah IUP di Indonesia sendiri lebih dari 5.000. Adapun dari 90% total PNBP mineral dan batubara di tahun 2016 hanya dikontribusikan oleh 69 perusahaan (EITI Indonesia, 2018).

Eksploitasi Batubara dan Dampak terhadap Tata Kelola

Eksploitasi batubara yang tidak terkendali dalam tata kelola yang ada kini, yakni dengan kinerja pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, akan berdampak pada eksternalitas terhadap ekosistem dan lingkungan yang masif. Potensi kerusakan lingkungan yang semakin terbuka lebar menambah deretan persoalan tata kelola yang hingga kini belum kunjung diselesaikan. Sebut saja penertiban izin yang bermasalah (dengan indikasi status non-clean and clear), beroperasi di kawasan hutan lindung dan konservasi, serta belum menempatkan jaminan reklamasi dan pascasarjana tambang.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply