Sapuhi Optimis Satgas Umroh Dapat Menindak Agent Travel Berbuat Curang

Sapuhi Optimis Satgas Umroh Dapat Menindak Agent Travel Berbuat Curang

Lintas Bisnis.com Jakarta – Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi) optimis, dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) pengawasan travel umrah yang dibentuk sembilan Kementerian lembaga (K/L) akan berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut guna meminimalisir adanya tindak kecurangan maupun penipuan oleh para agent travel terhadap masyarakat yang kerapkali tidak memberangkatkan umroh dengan berbagai alasan yang dikemukakannya.

Ketua Umum Sapuhi, Syam Resfiadi memyambut baik atas dibentuknya satgas, diharapkan akan berjalan sesuai tujuan dan fungsinya. “Yakni sebagai pengawas penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau travel umrah dan haji khusus. “Insya Allah semua akan baik dan lancar,” kata Syam saat di hubungi Senin (11/2/2019).

Syam mengatakan, berjalan atau tidaknya suatu sistem pengawasan di dalam unsur pemerintahan, semua tergantung komitmen dari masing-masing satgas dan anggaran yang dikeluarkan. “Selama personel dan anggarannya ada, semua akan berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.

Syam berharap, setelah satgas dibentuk dan sembilan K/L mengeluarkan masing-masing mata anggarannya dari APBN yang diterima setiap tahunya, satgas bisa mengawasi tempat-tempat keberangkatan jamaah umrah. “Kerja satgas juga menyeluruh ke seluruh embarkasi internasional yang ada keberangkatan umrahnya,” katanya.

Dengan demikian, satgas bentukan sembilan K/L itu tidak terfokus pada satu tempat tertentu dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah. “Agar semua keberangkatan diawasi tidak hanya di Bandara Soekarno Hatta,” katanya.

Untuk diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan nota kesepahaman dengan sembilan kementerian lembaga (K/L) mengawasi travel umrah. Tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut adalah dibentuknya satuan tugas (satgas).

Pada Jumat (8/2) lalu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menandatangani nota kesepahaman bersama Menteri Perdagagan, Menteri Pariwisata, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Polri, PPATK, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Lukman mengatakan, nota kesepahaman ini menjadi babak baru pembinaan penyelenggaraan umrah, pengawasan, perlindungan, dan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah. Dari nota kesepahaman akan ada pertukaran data informasi demi berjalannya pencegahan, pengawasan, perlindungan, penanganan, dan pembentukan satgas.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply