SAPUHI Akui Kinerja Baik, Harus Ditunjang Transparansi Laporan Keuangan

SAPUHI Akui Kinerja Baik, Harus Ditunjang Transparansi Laporan Keuangan

Lintas Bisnis.com Jakarta – Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) berkomitmen, akan selalu meningkatkan kinerjanya, terlebih akan mempertanggungjawabkan laporan keuangan ke publik. Agar publik mengetahui sehatnya financial di institusi lembaganya.

SAPUHI bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Trimitra Consulting menggelar workshop tentang sosialisasi laporan keuangan dan perpajakan PPIU dan BPW bagi para anggota Sapuhi, Rabu (27/2/2019), bertempat di Sekretariat SAPUHI lantai 19 Muamalat Tower.

Bertindak langsung sebagai pembicara ada Kasubdit Perizinan Umrah Kemenag, Ali Zakiyudin, Kepala Seksi Waskon III KPP Jakarta Kebayoran Dua, Asqolani S.ST dan Sekjen Sapuhi Riza Paluppi.

Dalam keterangan persnya Riza Paluppi, Sekjen Sapuhi mengatakan, bahwa dengan sosialisasi ini maka anggota Sapuhi dapat mempelajari dan meningkatkan kinerjanya mengenai cara pelaporan keuangan yang baik sesuai standar akuntansi. Karena, laporan keuangan yang baik menjadi prasyarat menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Badan Perjalanan Wisata (BPW).

“Kami berharap para anggota mempersiapkan diri melengkapi perizinan. Karena kedepannya, PPIU dan BPW tanpa akreditasi akan terseleksi secara alami. Karena tanpa laporan keuangan yang baik dan pajak yang baik itu cepat teridentifikasi ada penyelewangan yang menyebabkan kerugian masyarakat,” kata Riza Paluppi.

Riza menambahkan, workshop dan sosialisasi keuangan tentang pajak ini mendapat antusias dan respon baik dari para anggota. Sebanyak 50 anggota travel mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Dirinya juga menyampaikan untuk menjadi PPIU yang sehat mengimbau agar anggota jangan menjual paket dibawah harga minimum, karena jika mereka bermain di persaingan harga, tanpa pelayanan yang baik akan beresiko sendiri.

Trimitra Consulting sebagai mitra laporan keuangan Sapuhi, melalui Donny A Noerhadi menyampaikan sebagai mitra berkewajiban mengawal para anggota untuk memiliki laporan keuangan dan laporan perpajakan yang baik, karena dengan memiliki laporan keuangan yang baik akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut.

“Kami membuka kerja sama bagi para agent travel untuk membuat laporan keuangan dan perpajakan yang baik. Karena izin PPIU hanya akan diberikan kepada biro perjalanan wisata yang memiliki kesehatan manajemen dan financial, tidak pernah tersangkut kasus hukum terkait umrah, taat pajak, dan tersertifikasi,” ujarnya.

Sebagai informasi, melihat banyaknya PPIU yang gagal memberangkatkan para jemaahnya, Kemenag mulai meningkatkan pengawasan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama No. 8/2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pengawasan akan meliputi pendaftaran, pengelolaan keuangan, rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan jemaah, pengurusan dan penggunaan visa, indikasi penyimpangan, dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply