SAPUHI Minta Pemerintah Prioritaskan Manula dan PIHK Untuk Haji Tahun Ini

SAPUHI Minta Pemerintah Prioritaskan Manula dan PIHK Untuk Haji Tahun Ini

Lintas Bisnis.com Jakarta – Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (SAPUHI) berpendapat, penambahan 10 ribu kuota haji Indonesia oleh pemerintah Saudi sebaiknya diutamakan bagi manula dan pendamping bagi jamaah reguler untuk mempercepat antriannya.

Selain itu, pemerintah telah menjanjikan ke swasta juga kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dikarenakan telah memenuhi persyaratan dari pemerintah dan dijanjikan untuk berangkat tahun 2019 ini.

“Kami diberikan sebagian oleh pemerintah dari cadangan 20% kepada jamaah PIHK yang tahun ini, namun tidak bisa tertampung semuanya, dan hanya 15% yang dapat berangkat tahun ini. Untuk itu kami memohon agar dibantu prioritas, sisanya yang 5% agar bisa berangkat tahun ini karena kami sudah melunasi $.8.000,-/jamaah masing-masing, sehingga mereka sudah pasti siap berangkat haji tahun ini,” kata Ketua SAPUHI, Syam Resfiadi.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta pernyataan kepastian menerima dan memberangkatkan tahun ini dari sebanyak tambahan kuota 10.000 jamaah Haji Indonesia ke Pemerintah Arab Saudi dalam hal ini ke Kementerian Haji, agar mereka menyiapkan dan menambah lokasi tenda di Arafah dan Minanya.

“Itu saran dan usulan kami pada pemerintah Indonesia,” tutur Syam.

Untuk diketahui sebelumnya, Komisi VIII DPR bersama pemerintah dalam hal ini Menteri Agama Jumat (23/4) kemarin telah menggelar Rapat Kerja membahas sejumlah hal yang disepakati, salah satunya terkait penambahan anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M seiring dari penambahan 10 ribu kuota haji Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi.

“Tambahan anggaran tersebut merupakan implikasi dari hasil pertemuan antara Presiden RI dengan Raja Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 14 April 2019, di mana Indonesia mendapat tambahan kuota untuk jemaah haji reguler pada tahun 1440H/2019M sebanyak 10.000 jemaah,” ujar Menag Lukman Hakim Saifuddin saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI tentang Usulan Tambahan Anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M di Jakarta, Selasa (23/04).

Anggaran yang disepakati sebesar Rp360.5M. Tambahan anggaran tersebut terdiri dari tambahan indirect cost BPIH sebesar Rp353.7M dan tambahan anggaran APBN sebesar Rp6.8M.

Lukman menjelaskan, tambahan kuota tersebut berimplikasi terhadap penambahan biaya Indirect Cost BPIH, APBN, jumlah kloter, petugas kloter, pengadaan akomodasi di Tanah Suci, penambahan fasilitas, serta pelayanan lainnya.

Lebih jauh Menag merinci, usulan Tambahan Anggaran Indirect Cost BPIH Tahun 1440 H/2019M sebesar Rp353.7M digunakan untuk Pelayanan Jemaah Haji dan Operasional Haji, baik di Arab Saudi dan di Dalam Negeri.

“Untuk pelayanan haji di Arab Saudi sebesar Rp334.18M dan pelayanan jemaah di dalam negeri sebesar Rp17.7M. Operasional Haji di Arab Saudi sebesar Rp35.8juta, operasional haji di dalam Negeri sebesar Rp798.1juta, serta saveguarding Rp987.5juta,” jelas Menag.

Lukman menambahkan, kebijakan untuk pengisian kuota tambahan 10.000 pada prinsipnya berdasarkan urutan nomor porsi pada masing-masing provinsi. “Namun demikian kami juga mengusulkan untuk memprioritaskan jemaah lanjut usia (lansia) serta pendampingnya,” tambah Menag.

Skema pengisian kuota tambahan 10.000 jemaah haji Indonesia tahun 1440H/2019M, lanjut Menag, yaitu: jemaah haji daftar tunggu berikutnya sebanyak 5.000 jemaah (50 %) yang akan didistribusikan ke seluruh provinsi secara proporsional.

“Jemaah haji lansia sebanyak 2.500 jemaah (25 %), ditentukan yang paling tua usianya, serta pendamping jemaah haji lansia sebanyak 2.500 jemaah (25 %),” tutup Lukman.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply