Anggota DPRD Terpilih Prioritaskan Program Solar Bersubsidi Nelayan

Anggota DPRD Terpilih Prioritaskan Program Solar Bersubsidi Nelayan

Lintas Bisnis.com Jakarta – Upaya memotong rantai birokrasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk nelayan di Cirebon menjadi salah satu prioritas program kerja 100 hari pertama anggota DPRD terpilih (periode 2019 – 2024).

Sejumlah nelayan Pantura (pantai utara Jawa) Cirebon sempat menyampaikan keluhan atas sulitnya mendapatkan solar bersubsidi. Nelayan harus mendapat surat rekomendasi dari kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Cirebon.

“Dari lokasi (aktivitas nelayan) menuju kantor DKP, perlu waktu sekitar satu jam. Ini sangat memberatkan nelayan. Sehingga, kami perlu memotong rantai birokrasi. Caranya, dari sistem yang sederhana, misalkan surat rekomendasi dirapel per bulan. Sehingga pengambilan (surat) sekaligus untuk jatah melaut sampai bulan depan,” kata anggota DPRD terpilih Cirebon Teguh Rusiana, Selasa (3/9/2019).

Rantai birokrasi yang panjang tidak efisien, mengingat nelayan melaut dengan acuan kondisi cuaca. Nelayan berpindah tempat saat melaut, menyesuaikan kondisi cuaca. Beberapa factor yakni kecepatan dan arah angin serta tinggi gelombang selalu menjadi pertimbangan untuk melaut.

“Kalau cuaca bagus, mereka langsung melaut. Kalau terhambat dengan solar, ada potential loss (hasil tangkapan ikan). Kalau cuaca bagus pada malam hari, kantor DKP kan tutup dan nggak mungkin tunggu sampai keesokan harinya,” tegas politisi Partai Golkar.

Sebagaimana kuota solar bersubsidi untuk nelayan sempat dirasa kurang. kondisi ini pernah direspons asosiasi nelayan terutama desakan penambahan jumlah Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) untuk menyalurkan BBM bersubsidi. kuota BBM solar bersubsidi untuk 2015 kapal ikan dengan bobot kurang dari 30 GT hanya dapat digunakan untuk melaut maksimal selama 17 hari.

“Kalau tidak melaut, mereka bisa bekerja di kawasan industry. Karena kawasan industry sudah akan dibangun di Cirebon Timur. RTRW (rencana tata ruang wilayah) akan diterapkan seiring dengan terbitnya Perda (Peraturan Daerah). Pengrajin rotan di Cirebon juga bisa beralih ke industry lain. karena rotan yang dulu sempat jaya untuk perekonomian daerah Cirebon, sekarang para pengusahanya teriak. Iklim usaha rotan, termasuk home industry nya juga semakin terpuruk,” kata Teguh Rusiana.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply