FSP BUMN Bersatu Minta KPK Usut Dugaan Mega Korupsi PT Jiwas Raya

FSP BUMN Bersatu Minta KPK Usut Dugaan Mega Korupsi PT Jiwas Raya

Lintas Bisnis.com Jakarta – Federasi Serikat Perusahaan (FSP) BUMN Bersatu mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut kasus dugaan mega Korupsi PT Jiwas Raya dengan modus operandi investasi saham. Pasalnya negara dirugikan triliunan rupiah atas penyelewengan anggaran di Perusahaan pelat merah tersebut.

Ketua FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono meminta, KPK sebaiknya melakukan supervisi terhadap kejaksaan Agung yang sedang menyidik kasus dugaan mega Korupsi PT Jiwas Raya dengan modus operandi investasi saham tetapi saham yang diborong saham junk semua alias saham sampah. Seperti saham Tramp perusahaan yang dimiliki oleh Heru Hidayat yang dibeli Jiwasraya hingga rugi trilyunan rupiah.

Dia berharap, jangan sampai ada dana Jiwasraya yang dibobol mantan Direksi Jiwasraya yang kemudian menjadi Staff Kantor Staff Kepresidenan (KSP) yang disalurkan ke dana pemenangan kampanye Pilpres 2019.

“Perlu diselidiki juga sampai mantan Direktur Jiwasraya yang sudah membangkrutkan negara, bisa jadi staff di KSP. Siapa yang mengusulkan pasti ada benang merah dengan pembobolan Jiwasraya tersebut,” tegas Arief di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus memeriksa pemilik perusahaaan emiten Tramp yaitu heru Hidayat, dan bila ada cukup bukti mengarah ketindak Pidana segera saja di tahan agar jangan sampai kabur ke luar negeri nantinya.

“Dan perlu hati-hati jangan sampai masalah defaultnya Jiwasraya yang jumlah trilyunan ini nanti bisa berakibat sistemik pada pasar keuangan dan perbankan Indonesia Indonesia, hingga menjadi pemicu krisis keuangan di Indonesia apalagi krisis ekonomi global sudah mulai terjadi dengan terjadi kelesuan perekonomian nasional,” papar Arief.

Menurut dia, krisis keuangan Jiwasraya akan berakibat sistemik ke perbankan, karena ada Bank BTN dan BRI serta bank swasta yang menjual produk-produk Jiwasraya

Selain itu, juga perlu dikembangkan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan keterlibatan oknum-oknum petinggi di OJK yang di duga ikut membantu Dan membiarkan penjualan saham saham junk ( sampah ) kepada jiwasraya tersebut sehingga Jiwasraya default untuk membayar klaim pemegang polis Jiwasraya.

“Jangan sampai dana klaim pemegang polis Jiwasraya di talangi oleh pemerintah yang akan di ambil dari APBN,” tutup Arief.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply