LINTAS BISNIS – Pemerintah mengatakan ekonomi Indonesia sudah mulai membaik. Hal itu memicu para pekerja buruh memeinta jata Tunjangan Hari Raya (THR).
Terkait itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun ini agar dibayar 100% dan tidak dicicil.
“Bila THR dibayar mencicil atau tidak 100% maka daya beli buruh makin terpukul di tengah pandemi corona ini akibat dirumahkan dan dibayar upah ala kadar,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3/2021).
Menurut Said, bila pembayaran THR dilakukan dengan cara mencicil, maka daya beli buruh semakin terpukul. Apalagi, saat ini bantuan subsidi gaji/upah sudah dihentikan pemerintah.
“Bila daya beli buruh menurun, maka berefek buruk pada menurunnya konsumsi. Sementara, masih ada kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Said meminta agar terdapat keseimbangan dan rasa keadilan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Hal ini mengingat pengusaha sudah mendapat stimulus ekonomi dan keringanan pajak dari pemerintah, maka secara bersamaan THR dan upah buruh harus dibayar penuh, tidak dicicil agar konsumsi makin meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat.
Kondisi ini diperparah dengan adanya ancaman PHK besar-besaran sedang terjadi akibat berlakunya Omnibus law UU Cipta Kerja yang memudahkan buruh di PHK dengan pesangon yang kecil.
“Sebaiknya Menaker memperhatikan juga kepentingan buruh, tidak hanya pengusaha saja, termasuk pemberian THR ini,” ujar Said.
Adapun, bila permintaan ini tidak digubris Menaker, Said mengatakan KSPI dan buruh Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan aksi unjuk rasa.
“Kami menunggu kabar baik dari pemerintah, dalam hal ini menerima permintaan kami. Jika tidak menjawab, maka mengharuskan kami untuk menggelar aksi unjuk rasa,” tegas Said.