Lintas Bisnis.com Jakarta – Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) berharap, pemerintah dapat mengurangi persoalan izin lahan dan penetapan biaya investasi yang memberatkan badan usaha pelabuhan, sehingga dua faktor tersebut penyebab banyaknya badan usaha pelabuhan yang belum memiliki konsesi.
“Badan usaha inginkan izin usahanya dipermudah, sehingga keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur pelabuhan dapat terlaksana. Sayangnya itu tadi sejak 2008 sampai 2014 baru sekitar 200 an BUP yang terbangun, karena ada beberapa Peraturan menteri yang menjadi ganjaran,” ujar Wakil Direktur ABUPI, Ariyanto Purboyo di Jakarta, Rabu (12/9/2018).
Kendala selanjutnya menurut dia, salah satu yang diharapkan concession fee. Sehingga badan usaha dapat terus membangun pelabuhan, bila pemerintah membuka diri untuk bekerjasama.
“Apalagi pemerintah juga menetapkan sejak tahun 2015 agar badan usaha dapat menyertakan modal disetor Rp1 triliun, yamg sudah dicabut pada tahun 2017,” ungkap Ariyanto.
Dia menambahkan, hingga pertengahan tahun ini pemerintah sendiri telah membangun pelabuhan sebanyak 2200, dan baru 114 yang dioperasikan oleh Pelindo.
Sementara itu, dalam upaya mendukung program pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam membangun dibidang kemaritiman khususnya di sektor kepelabuhan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) bekerjasama dengan Reed Panorama menyelenggarakan Pameran dan Seminar “Indonesia International Seaport Services 2018” pada tanggal 12 – 14 September 2018 di Jakarta International Expo, Kemayoran – Jakarta. Pameran dan Seminar ini merupakan rangkaian dari Indonesia Transport Supply Chain & Logistics (ITSCL) 2018.
Peserta pameran kepelabuhanan ini diikuti anggota ABUPI yang telah mengoperasikan pelabuhannya di Indonesia dan perusahaan industri peralatan pendukung kepelabuhanan.
“Pameran IISS pertama ini mendapat sambutan yang sangat baik menjadi ajang mempromosikan jasa layanan kepelabuhanan, agenda seminar tidak kalah menarik untuk di simak, peserta sangat antusias mengikuti dari tema yang kami ketengahkan,” ungkap Liana Trisnawati sebagai Sekjen ABUPI.
Hadir sebagai pembicara pada seminar hari pertama ini dari Direktorat Kepelabuhanan Kemenhub Aries Wibowo dan Biro Hukum Kementerian Perhubungan Sigit Anton Nugroho, perwakilan BP2TL Aliot dan dari pelaku usaha kepelabuhanan yang telah mendapatkan konsensi pelabuhan Benny Chia. Moderator Wakil Ketua Umum ABUPI Ari Purboyo.
“Seminar hari kedua dengan tema “Peluang Investasi dan Kerjasama Badan Usaha Pelabuhan antara Pemerintah, Swasta dan Asing,”, akan hadir Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Daerah, Pesisir dan Himpunan Kawasan Industri (HKI).
Pada seminar hari ini banyak pertanyaan dari peserta terutama masalah konsesi dan mengenai perizinan. Konsesi masih dipandang hal yang kurang menarik bagi para pelaku usaha mengingat semua asset yang dimilki harus diserahkan kepada Negara di akhir konsesi, begitu juga masalah perizinan dengan adanya OSS banyak peserta yang kurang mengerti dan merasakan adanya perubahan regulasi yang membuat proses perizinan terhambat. Pihak Kementerian Perhubungan masih mengevaluasi kendala yang ada dan selalu melakukan pembahasan untuk mempercepat bagaimana proses perizinan ini dapat diproses dengan waktu yang tidak lama.
