LINTAS BISNIS – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM menggelar Wisuda ke- 29 di Hotel Sultan, Jakarta, dengan tema besar “Hukum yang Kuat, Indonesia Maju Lebih Cepat.” Dalam acara ini, sebanyak 253 lulusan resmi diwisuda, terdiri dari sarjana dan magister hukum. Sambutan kunci dalam acara tersebut disampaikan oleh Dr. Rahmat Dwi Putranto, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya peran lulusan hukum dalam memperkuat sistem hukum nasional sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa.
Berikut adalah 8 poin restrukturisasi hukum sebagai rekomendasi langkah bagi masa pemerintahan Prabowo – Gibran periode 2024-2029 dari pidato yang disampaikan oleh Dr. Rahmat Dwi Putranto, Ketua Yayasan LPIHM IBLAM
*Hukum sebagai Fondasi Kemajuan Bangsa*
Dr. Rahmat menekankan bahwa pembangunan bangsa tidak bisa berjalan tanpa fondasi hukum yang kokoh. “Sistem hukum yang kuat menjamin ketertiban dan kepastian, yang merupakan syarat utama bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya.
*Kepastian Hukum sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi*
Dalam pidatonya, Dr. Rahmat menyoroti bahwa hukum yang konsisten dan pasti menciptakan rasa aman bagi dunia usaha dan investasi. “Investor akan datang hanya jika ada kepastian hukum. Maka, hukum harus menjadi jaminan stabilitas ekonomi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
*Penegakan Hukum dengan Integritas dan Etika*
Dr. Rahmat juga mengingatkan bahwa kualitas penegakan hukum tidak cukup bergantung pada regulasi, tetapi pada integritas aparat penegak hukum. “Tanpa etika dan tanggung jawab moral, hukum bisa menjadi alat yang disalahgunakan. Oleh karena itu, para lulusan harus menjadikan integritas sebagai pedoman utama.”
*Hukum sebagai Penjaga Hak dan Keadilan Sosial*
Beliau menegaskan bahwa hukum yang kuat harus berfungsi untuk melindungi hak asasi dan keadilan bagi seluruh masyarakat. “Indonesia membutuhkan lulusan hukum yang mampu melihat hukum tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai alat perjuangan bagi hak-hak rakyat kecil,” kata Dr. Rahmat.
*Sinergi Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum*
Menurut Dr. Rahmat, hukum yang efektif hanya bisa tercipta bila ada kolaborasi antara masyarakat dan penegak hukum. “Kita membutuhkan masyarakat yang sadar hukum dan aparat yang berkomitmen menjalankan tugasnya dengan adil,” jelasnya.
*Reformasi Hukum agar Tetap Responsif terhadap Perubahan Zaman*
Dalam pidatonya, beliau juga menekankan bahwa hukum harus terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan sosial, politik, dan teknologi. “Kita membutuhkan regulasi yang responsif agar hukum bisa menjadi solusi atas tantangan baru di era digital ini,” tambahnya.
*Pemberantasan Korupsi sebagai Prioritas*
Dr. Rahmat menegaskan bahwa korupsi adalah hambatan terbesar bagi kemajuan bangsa. “Penegakan hukum harus menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama. Korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan dengan ketegasan hukum dan konsistensi,” tegasnya.
*Peran Lulusan Hukum dalam Membangun Indonesia Maju*
Mengakhiri pidatonya, Dr. Rahmat mengajak para wisudawan untuk menjadi agen perubahan dalam dunia hukum. “Kalian bukan hanya lulusan, tetapi juga harapan bangsa. Jadilah penjaga integritas dan agen perubahan yang membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju,” ujarnya dengan penuh semangat.
Acara wisuda ini berlangsung meriah dan penuh khidmat, dihadiri oleh para keluarga, dosen, serta tokoh-tokoh penting di bidang hukum.
Dengan semangat baru dan komitmen untuk memperkuat hukum, para lulusan diharapkan dapat memainkan peran penting dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing di kancah global.
