LINTAS BISNIS – Menurut Kepala Perpusnas, rendahnya literasi bukan semata disebabkan oleh minimnya minat baca, melainkan keterbatasan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat pembaca. Untuk itu, Perpusnas saat ini mengelola lebih dari 9,7 juta eksemplar koleksi, mencakup buku, majalah, peta, monograf, audiovisual, buku digital, serta koleksi deposit nasional sebagai rekaman pengetahuan bangsa. Berbagai layanan digital seperti OPAC, Indonesia OneSearch, e-Resources, dan Khastara juga disediakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan.
Pemanfaatan akal imitasi (AI) juga digunakan Perpusnas dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Dengan lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia dan sejumlah di antaranya terancam punah, Perpusnas sejak 2021 mengembangkan program pendokumentasian bahasa daerah berbasis teknologi.
“Bahasa daerah tidak boleh tiba-tiba hilang. Data kebahasaan harus dikumpulkan, direkam, dan didukung teknologi agar bisa diwariskan lintas generasi,” ujarnya.
Kepala Perpusnas menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, namun tidak boleh menggantikan proses berpikir manusia. “Kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi, tetapi kita juga tidak boleh kalah cepat dengan kecerdasan buatan. Literasi harus menjadi fondasi agar teknologi dimanfaatkan secara kritis dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Namun demikian, Aminudin menekankan bahwa penguatan literasi tidak boleh sepenuhnya bergantung pada teknologi digital. Perpusnas tetap memprioritaskan penyediaan buku cetak, khususnya bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. “Di banyak daerah, jangan bicara dulu soal aplikasi atau AI. Buku masih menjadi alat literasi paling efektif. Ketika buku hadir, anak-anak justru menunjukkan antusiasme yang luar biasa,” katanya.
Aminudin juga meyakini pentingnya literasi digital untuk menangkal disinformasi. Dengan latar belakang keilmuan linguistik forensik, ia menyebut bahwa konten bermuatan fitnah dan manipulasi dapat diidentifikasi secara ilmiah. “Literasi digital menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terjebak narasi menyesatkan yang berpotensi merusak kohesi sosial dan kebangsaan,” terangnya.
Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa literasi tidak dapat diukur dengan satu standar yang seragam. “Indonesia terlalu beragam untuk diukur dengan satu ukuran global. Karena itu, kami mengembangkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) agar potret literasi lebih kontekstual dan adil,” pungkasnya.
Data literasi seharusnya digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, sambungnya, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memperbaiki kebijakan dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Sebagai informasi, Perpusnas terus memperkuat literasi melalui penyediaan bahan bacaan yang relevan, pengembangan taman bacaan masyarakat, serta pendistribusian buku ke sekolah dan desa.
Perpusnas juga mendorong Relawan Literasi Masyarakat (ReLima), program literasi berbasis partisipasi masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan pemangku kepentingan di tingkat lokal.
