LINTAS BISNIS – Pemerintah masih memiliki ruang efisiensi anggaran hingga Rp205 triliun dalam APBN 2026. Namun, peluang tersebut dinilai semakin terbatas setelah alokasi besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, sekitar Rp335 triliun telah digunakan untuk membiayai program tersebut melalui realokasi anggaran pendidikan, kesehatan, fungsi ekonomi, serta efisiensi awal kementerian dan lembaga.
Dengan struktur belanja yang ada, sebagian besar anggaran kini berada pada pos yang tidak fleksibel seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini membuat ruang efisiensi tidak lagi leluasa.
Sejumlah pos yang masih dapat dioptimalkan antara lain belanja birokrasi, proyek infrastruktur non-prioritas, serta program yang tumpang tindih antar kementerian.
Efisiensi dari belanja administrasi diperkirakan mencapai Rp50–80 triliun, diikuti penundaan proyek infrastruktur sebesar Rp30–40 triliun. Sementara dari sektor pertahanan dan kepolisian, potensi penghematan masing-masing berkisar Rp20–25 triliun dan Rp15–20 triliun.
Adapun konsolidasi program lintas kementerian serta pemangkasan lembaga non-produktif dapat menyumbang tambahan efisiensi hingga Rp40 triliun.
Meski masih tersedia, ruang efisiensi dinilai semakin sulit karena mulai menyentuh belanja yang berdampak langsung pada kinerja dan layanan publik.
Di tengah tekanan global seperti kenaikan harga energi dan risiko nilai tukar, pemerintah dituntut menjaga disiplin fiskal dengan strategi yang lebih selektif dan terukur.
