LINTAS BISNIS \u2013 Rencana kerja sama Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan Provinsi Chungcheongnam, Korea Selatan, sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Jabar. Persetujuan tersebut didapatkan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Tahun 2020\/2021 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2021\/2022.<\/p>\n
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018, kerja sama pemerintah daerah dengan luar negeri harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Maka, untuk menindaklanjuti kerja sama Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan, Provinsi Jabar langsung menyampaikan dokumen rencana kerja sama kepada DPRD.<\/p>\n
\u201cAgenda hari ini salah satunya adalah persetujuan bersama Gubernur dan DPRD Jawa Barat terhadap rencana kerja sama pemerintah luar negeri antara Jawa Barat dengan Chungcheongnam Korea Selatan,\u201d kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam acara Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (27\/8\/2021).<\/p>\n
Setelah mendapatkan persetujuan, Pemda Provinsi Jabar akan mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri terkait rencana kerja sama. Kemudian, usulan itu akan ditindaklanjuti dalam rapat antar Kementerian\/Lembaga di lingkungan pemerintah pusat.<\/p>\n
\u201cDan telah selesainya pembahasan, selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengusulkan persetujuan ini kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dijadikan pertimbangan, dilakukan verifikasi, dan pertimbangan tertulis. Setelah itu akan ditindaklanjuti dalam rapat antar Kementerian\/Lembaga pemerintah sebagai dasar penandatanganan akta kerja sama oleh kepala daerah,\u201d ucap Kang Emil \u2013sapaan Ridwan Kamil.<\/p>\n
Menurut Kang Emil, Pemda Provinsi Jabar akan mengoptimalkan tujuh peluang ekonomi baru dalam kerja sama dengan Chungcheongnam tersebut. Salah satunya adalah peluang peningkatan investasi dan perdagangan. Apalagi, Jabar-Chungcheongnam menjadi provinsi dengan nilai investasi tertinggi di masing-masing negara.<\/p>\n
\u201cDalam konteks hubungan dengan Republik Korea, Presiden (Joko Widodo) turut memberikan arahan untuk senantiasa meningkatan volume perdagangan dan investasi. Hal tersebut tertuang dalam perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Indonesia bersama dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan Desember 2020 silam,\u201d ucapnya.<\/p>\n
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar akan mengoptimalkan kerja sama mengenai ekonomi transportasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam kerja sama tersebut, akan ada poin terkait percepatan pembangunan infrastruktur transportasi.<\/p>\n
\u201cTidak hanya berpotensi meningkatkan perdagangan dan investasi di dua daerah juga percepatan pembangunan infrastruktur transportasi. Salah satunya memproduksi kendaraan-kendaraan listrik Korea datang dari sana. Kemudian pelestarian lingkungan dengan penurunan emisi gas rumah kaca,\u201d ucap Kang Emil.<\/p>\n
Kang Emil juga mengatakan, kerja sama tersebut meliputi pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu contohnya adalah pengembangan SDM di bidang olahraga. Chungcheongnam sendiri merupakan salah satu daerah yang kuat dan terkenal dalam melahirkan dan melatih atlet-atlet Olimpiade.<\/p>\n
\u201cPengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia salah satunya Provinsi ini kuat dalam melatih Atlet Olimpiade. Jadi teknik-tekniknya sedang kita pelajari mudah-mudahan PON Papua sebentar lagi kita bisa mempertahankan juara umum,\u201d katanya.<\/p>\n
\u201cItulah beberapa program Capacity Building bersama Pemerintah Republik Korea dalam draft rencana kerja juga meliputi ekonomi pariwisata pembangunan berbasis ramah lingkungan dan berkelanjutan,\u201d imbuhnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
LINTAS BISNIS \u2013 Rencana kerja sama Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan Provinsi Chungcheongnam, Korea Selatan, sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Jabar. Persetujuan tersebut didapatkan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Tahun 2020\/2021 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2021\/2022. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018, kerja sama pemerintah daerah dengan luar negeri harus mendapatkan<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-11179","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lintasbisnis.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11179","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lintasbisnis.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lintasbisnis.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lintasbisnis.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lintasbisnis.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11179"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lintasbisnis.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11179\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11181,"href":"https:\/\/lintasbisnis.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11179\/revisions\/11181"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lintasbisnis.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11179"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lintasbisnis.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11179"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lintasbisnis.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11179"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}