Lintas Bisnis.com Jakarta – Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) menyampaikan penolakan atas rekam biometric oleh VFS Tasheel yang dinilai memberatkan para jamaah dalam melaksanakan ibadah ke Tanah Suci.Rekam biometric oleh VFS Tasheel sebagai salah satu persyaratan penerbitan visa umrah yang ditetapkan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA)
Ketua Umum Sapuhi Syam Resfiadi mengatakan penerapan rekam biometric oleh Pemerintah Kerjaaan Arab Saudi melalui operator Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel sangat merugikan rakyat Indonesia dan membebani calon jamaah umroh.
“Kami menyampaikan penolakan terhadap penerapan rekam biometric oleh pihak VFS Tasheel, tentunya dengan berbagai alasan yang kami temukan di lapangan,” ungkap Syam Resfiadi aalam jumpa pers di Kantor Pusat SAPUHI Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019)
Alasan yang mendasari penolakan pihak SAPUHI tersebut diantaranya.SDM, sarana prasarana, peralatan dan segi lokasi.
“Saat ini banyak pihak yang menilai perekaman biometric oleh VFS Tasheel justru memperlambat dan mempersulit kepengurusan visa para jamaah,” ujar Syam.
Syam menambahkan sebaiknya VFS Tasheel akan tetap beroperasi di Indonesia, maka hanya perlu satu office operational, yakni di bandara internasional saja sehingga dapat memudahkan pengurusan visa.
“KBSA sebagai pemegang kekuasaan masalah rekam biometric ini agar memindahkan VFS Tasheel ke airport-airport tempat keberangkatan jamaah haji dan umrah, ” tegas Syam.
Sapuhi juga memberi saran alternatif sebagai solusi yaitu proses perekaman biometric tersebut diserahkan ke Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU).
“Solusi lainnya yang paling praktis adalah serahkan kepada PPIU yang memiliki izin, yakni sekitar 1.014 PPIU,” pungkas Syam