LINTAS BISNIS – Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat upaya penanggulangan bencana melalui lokakarya pemaduan kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, Jumat (17/4/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang menegaskan bahwa isu kebencanaan harus menjadi bagian utama dalam arah pembangunan daerah ke depan.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya secara fisik tetapi juga menyangkut aspek mental dan psikologis masyarakat,” ujar Elisa dalam sambutannya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan tidak boleh lagi mengabaikan risiko bencana dan harus terintegrasi dengan upaya mitigasi.
“Kita tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi harus diaplikasikan dalam kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyoroti pentingnya perubahan pendekatan dalam penanggulangan bencana.
“Penanggulangan bencana saat ini telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menuju pengurangan risiko bencana yang preventif,” jelas Raditya.
Menurutnya, seluruh program kebencanaan harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah agar memperoleh dukungan kebijakan dan penganggaran yang memadai.
Papua Barat Daya sendiri menghadapi risiko bencana yang kompleks, mulai dari ancaman gempa bumi akibat aktivitas sesar aktif hingga peningkatan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi ini diperparah oleh faktor kerusakan lingkungan dan sistem drainase yang belum optimal.
“Risiko bencana di Papua Barat Daya meningkat bukan hanya dari frekuensi, tetapi juga kompleksitas penyebabnya,” tambah Raditya.
Melalui lokakarya ini, pemerintah daerah didorong untuk menyelaraskan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2024–2028 dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2025–2029 ke dalam dokumen pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Australia melalui program kemitraan SIAP SIAGA dan SKALA sebagai bagian dari penguatan sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, masyarakat diimbau untuk berpartisipasi dalam Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026 yang akan dilaksanakan pada 26 April 2026 melalui simulasi evakuasi mandiri secara serentak.
Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan di Papua Barat Daya.
