LINTAS BISNIS – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mendorong pustakawan memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas layanan, tanpa mengesampingkan peran dan pertimbangan manusia.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz saat mengukuhkan pengurus Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) dan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPK-I) periode 2025–2028 di Auditorium Gedung Layanan Perpusnas, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Aminudin menegaskan bahwa AI dapat membantu mempercepat pekerjaan teknis, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan kemampuan manusia dalam menilai, mengambil keputusan, serta mempertimbangkan aspek etika
Pengukuhan tersebut menetapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono sebagai Ketua FPUI bersama 65 pengurus lainnya, serta Kepala Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Farli Elnumeri sebagai Ketua FPK-I bersama 27 pengurus lainnya. Kegiatan ini dirangkaikan dengan seminar nasional bertema “Literasi Era Baru: Memanfaatkan Kecerdasan Buatan tanpa Kehilangan Ruh Pelayanan”.
Dalam sambutannya, Aminudin mengingatkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia bekerja, mengakses informasi, dan menjalankan berbagai aktivitas. Perubahan tersebut menuntut pustakawan untuk terus mengembangkan kompetensi serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana peningkatan efektivitas pekerjaan dan kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurut Aminudin, kecerdasan buatan memiliki kemampuan membantu berbagai pekerjaan teknis, tetapi tetap mempunyai keterbatasan dalam aspek nilai dan etika. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus disertai kemampuan manusia untuk menelaah, mengevaluasi, dan memastikan ketepatan hasil yang dihasilkan teknologi.
“Jadi, tetap saja yang namanya manusia tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan biarlah memfasilitasi,” ujar Aminudin.
Aminudin mencontohkan sejumlah pemanfaatan AI yang mulai dilakukan Perpusnas, antara lain untuk membantu pengolahan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), pengolahan metadata koleksi, serta pengembangan teknologi pendeteksi kerusakan naskah. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat mempercepat pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu panjang, sekaligus meningkatkan konsistensi dan ketepatan proses pengolahan informasi.
Dalam pengolahan koleksi baru yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan serah simpan karya cetak dan karya rekam (KCKR), misalnya, Perpusnas mulai mengadaptasi AI untuk mendukung pekerjaan teknis pengolahan data. Meski demikian, pustakawan tetap bertanggung jawab menelaah hasil pengolahan mesin guna memastikan kesesuaiannya dengan standar dan kebutuhan pengelolaan koleksi.
Sementara itu, dalam bidang pelestarian naskah, Perpusnas tengah mencoba mengembangkan teknologi berbasis AI untuk membantu mendeteksi tingkat kerusakan naskah. Teknologi tersebut diarahkan untuk mendukung konsistensi penilaian, sedangkan keputusan mengenai kesahihan hasil penilaian tetap memerlukan keahlian dan pertimbangan manusia.
Aminudin menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman yang harus dihindari, melainkan peluang untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas pustakawan. Ia memperkenalkan pendekatan thinking and acting beyond machines, yakni kemampuan berpikir dan bertindak melampaui mesin dengan mengedepankan penalaran, penilaian kritis, serta penciptaan gagasan baru.
Selain mendorong adaptasi teknologi, Aminudin mengajak FPUI dan FPK-I berperan lebih aktif dalam penguatan tata kelola perpustakaan nasional. Menurutnya, keberadaan forum perpustakaan perlu dioptimalkan sebagai mitra strategis Perpusnas, termasuk dalam memberikan masukan terhadap pengembangan kebijakan, uji kompetensi, dan akreditasi perpustakaan.
Aminudin mengungkapkan bahwa Perpusnas tengah mengkaji penataan kembali pembagian tugas dan tanggung jawab kelembagaan sejalan dengan rencana perubahan organisasi dan tata kerja. Dalam proses tersebut, keterlibatan forum perpustakaan dan organisasi profesi dinilai penting, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua FPUI Nasrudin Djoko Surjono menyoroti perubahan peran perpustakaan di tengah perkembangan teknologi digital dan semakin luasnya akses informasi. Menurutnya, perpustakaan kini berkembang menjadi ruang tanpa batas (borderless space) karena masyarakat dapat mengakses koleksi maupun mengikuti kegiatan perpustakaan tanpa harus datang secara langsung.
Nasrudin menjelaskan bahwa pemanfaatan AI dapat membantu pekerjaan di balik layar (back office), seperti katalogisasi, klasifikasi, dan penyusunan sinopsis koleksi. Efisiensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat layanan langsung (front office), sehingga pustakawan memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan pemustaka dan menyelenggarakan kegiatan literasi.
“Teknologi adalah membackup kita untuk bekerja. Penggantian waktu itu harus kita kompensasi dengan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh mengurangi fungsi perpustakaan sebagai ruang interaksi sosial dan pertukaran pengetahuan. Sebaliknya, teknologi perlu dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan kualitas hubungan antara perpustakaan dan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua FPK-I Farli Elnumeri memperkenalkan inisiatif Paspor Perpustakaan (Library Passport) untuk mendorong masyarakat menjelajahi berbagai perpustakaan khusus di Indonesia. Program ini dirancang sebagai sarana promosi dan penguatan jejaring perpustakaan melalui pengalaman kunjungan yang lebih menarik dan interaktif.
Paspor Perpustakaan memuat identitas pemilik, direktori perpustakaan, serta ruang pencatatan kunjungan melalui stempel dari perpustakaan yang dikunjungi. Direktori awalnya mencakup 30 perpustakaan khusus di Jakarta dan berbagai daerah, sehingga pemustaka dapat mengenali keunikan koleksi serta layanan informasi yang tersedia pada masing-masing perpustakaan.
Farli menjelaskan bahwa inisiatif tersebut juga bertujuan memperkenalkan perpustakaan khusus yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat. Melalui program ini, FPK-I berupaya memperkuat kerja sama antarlembaga sekaligus membuka peluang pemanfaatan sumber informasi dan pengetahuan yang lebih luas.
Selain mendorong kunjungan, program Paspor Perpustakaan diharapkan menjadi pemantik pengembangan jejaring dan kolaborasi antarpengelola perpustakaan khusus. Farli juga menekankan bahwa perluasan akses informasi tetap harus memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi publik, pelindungan data pribadi, serta hak cipta.
Melalui pengukuhan kepengurusan FPUI dan FPK-I periode 2025–2028, Perpusnas berharap kedua forum semakin aktif mengembangkan kolaborasi, memperkuat kompetensi pustakawan, dan menghadirkan inovasi pelayanan. Penguatan peran forum tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
