LINTAS BISNIS – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menyerahkan 20 sertifikat tanah kepada masyarakat Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Program Bedah Rumah 2026.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi, meninjau langsung hasil perbaikan rumah milik penerima program di Desa Sukatani, Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, BPN tidak hanya mendukung penyediaan hunian yang layak, tetapi juga mendorong masyarakat memiliki legalitas kepemilikan tanah yang jelas melalui penyerahan sertifikat.
Harison sekaligus memberikan edukasi mengenai tata cara pendaftaran tanah kepada masyarakat. Ia menjelaskan, sejumlah dokumen yang perlu disiapkan antara lain KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, serta alas hak atas tanah seperti girik, Letter C, maupun akta hibah.
Menurutnya, proses penyelesaian pendaftaran tanah ditargetkan paling lama dua bulan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kelengkapan persyaratan yang berlaku.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Banten mencapai sekitar 800 ribu unit. Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah dengan jumlah terbesar, yakni sekitar 205 ribu unit.
Angka tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak. Karena itu, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar program perbaikan rumah dapat berjalan beriringan dengan pemberian kepastian hukum atas tanah.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan Program Bedah Rumah dan mendokumentasikan proses pengerjaannya. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah kesalahan pelaksanaan maupun potensi kecurangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Program Bedah Rumah 2026 sendiri menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.
Melalui kegiatan ini, BPN menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pelayanan pertanahan sekaligus mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan hunian yang lebih layak dan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah, masyarakat diharapkan memperoleh kehidupan yang lebih aman dan terlindungi.









