LINTAS BISNIS – Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) meminta pemerintah menghentikan kebijakan penambahan kuota impor gula kristal mentah (GKM) pada 2027. Langkah tersebut dinilai tidak diperlukan karena produksi gula konsumsi nasional pada 2026 disebut telah mencukupi kebutuhan masyarakat atau mengalami surplus.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional APTRI, Soemitro Samadikoen, menilai kondisi surplus produksi seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat industri gula nasional sekaligus melindungi petani tebu dalam negeri.
Menurutnya, kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada peningkatan produksi dan penyerapan gula domestik, bukan justru memperbesar ketergantungan terhadap impor.
“Jangan lagi berorientasi pada penambahan impor kalau produksi dalam negeri sudah cukup, untuk apa impor ditambah?” ujar Soemitro, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, persoalan utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah memastikan gula produksi dalam negeri terserap secara optimal di pasar.
“Yang perlu digarisbawahi adalah produksi gula tahun ini cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat,” katanya.
Soemitro mengingatkan, penambahan kuota impor ketika produksi nasional mencukupi berpotensi menciptakan kelebihan pasokan di pasar domestik. Kondisi tersebut dikhawatirkan menekan harga gula dan mengganggu penyerapan hasil produksi petani tebu rakyat.
Menurutnya, petani berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan apabila gula impor terus masuk di tengah kemampuan produksi dalam negeri yang semakin meningkat.
Karena itu, APTRI secara tegas meminta pemerintah tidak menambah kuota impor GKM pada 2027. Bahkan, apabila neraca gula nasional menunjukkan produksi domestik mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, impor seharusnya dihentikan.
“Jangan sampai ketika petani dan pabrik gula dalam negeri sudah mampu memproduksi gula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah justru membuka keran impor lebih besar. Ini tentu tidak memberikan kepastian bagi petani tebu,” tegasnya.
Soemitro menilai, penghentian impor ketika produksi domestik mencukupi dapat memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus mendorong penguatan industri gula nasional.
“Dengan produksi yang sudah mencukupi, prioritas pemerintah semestinya beralih dari membuka keran impor menjadi memastikan hasil produksi gula petani dalam negeri terserap di pasar,” jelasnya.
Dorongan APTRI tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan pencapaian swasembada gula nasional. Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada gula impor, mengingat masih terdapat potensi lahan dan kemampuan petani yang dapat dikembangkan.
Bahkan, Presiden telah memangkas target pencapaian swasembada gula dari empat tahun menjadi dua tahun. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Panen Raya Tebu di Malang, Jawa Timur, 17 Juli 2026.
“Tadi Menteri Pertanian melaporkan kepada saya program kita sekarang adalah 100 ribu hektare per tahun. Dengan demikian akan dicapai dalam empat tahun. Tapi setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, ‘Pak, kita bisa dalam dua tahun’,” ujar Prabowo.
Percepatan tersebut akan ditempuh melalui program peremajaan tebu seluas 100 ribu hektare per tahun serta modernisasi budi daya untuk meningkatkan produktivitas tanaman.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat swasembada gula nasional saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Rabu (26/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Amran meninjau pengembangan areal tebu baru di Lampung yang telah mencapai sekitar 30 ribu hektare.
“Moga-moga bisa (produksi) 100 ton satu hektare,” ujar Amran.
Mentan juga mengungkapkan sekitar 86 persen tanaman tebu rakyat atau plasma membutuhkan peremajaan. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun guna membongkar tanaman lama dan menggantinya dengan varietas tebu baru yang lebih produktif.
“86 persen itu plasma, tebu rakyat yang tidak layak, dibongkar. Sehingga Bapak Presiden perintahkan, kami diberi anggaran Rp1,7 triliun untuk membongkar plasma-plasma ini menjadi tebu baru,” kata Amran.
Ia optimistis peremajaan tanaman tersebut dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat pasokan gula nasional.
“Kalau itu terjadi, insya Allah kebutuhan gula putih bisa cukup, bahkan lebih,” ujarnya.
