LintasBisnis.com – Tekanan ekonomi global akibat ketegangan geopolitik, meningkatnya proteksionisme, hingga volatilitas harga energi dinilai berpotensi meningkatkan risiko terhadap stabilitas pasokan dan harga beras di Indonesia.
Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Sutarto Alimoeso mengatakan, perkembangan ekonomi global perlu diantisipasi karena dapat berdampak terhadap neraca perdagangan, arus modal, nilai tukar rupiah, hingga biaya produksi dan distribusi pangan di dalam negeri.
Menurut Sutarto, revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 mencerminkan masih tingginya risiko eksternal yang perlu diperhatikan. Perubahan kondisi global dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar dan pada akhirnya meningkatkan biaya input pertanian, logistik, serta distribusi beras.
“Gangguan pasokan energi dan kenaikan biaya logistik internasional berpotensi mendorong inflasi impor sekaligus meningkatkan biaya produksi dan distribusi beras,” ujar Sutarto.
Tekanan tersebut, lanjutnya, akan semakin terasa bagi pelaku usaha penggilingan padi, khususnya penggilingan berskala kecil yang masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, serta fasilitas pengeringan.
Kenaikan biaya energi dan transportasi berpotensi mempersempit margin usaha penggilingan. Kondisi itu juga dapat mengganggu kemampuan pelaku usaha dalam menjaga kelancaran penyerapan gabah dari petani serta distribusi beras ke pasar.
Daya Beli Masyarakat Jadi Perhatian
Dari sisi domestik, Sutarto menilai fundamental makroekonomi Indonesia relatif masih terjaga. Namun, struktur pertumbuhan ekonomi nasional masih menghadapi tantangan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja formal berkualitas dan meningkatkan produktivitas.
Penyusutan kelas menengah, meningkatnya pengangguran usia produktif, serta bertambahnya kelompok masyarakat rentan menjadi perhatian karena dapat menekan daya beli.
“Kalau daya beli masyarakat tertekan, kebutuhan pokok seperti beras juga ikut terdampak,” jelasnya.
Menurut Sutarto, tekanan tersebut berpotensi memengaruhi konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan biaya energi, perlambatan upah riil, terbatasnya lapangan kerja formal, dan tekanan inflasi dapat memengaruhi kepercayaan pasar. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko arus modal keluar dan memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.
Bagi industri perberasan, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya sejumlah input yang bergantung pada komponen impor sekaligus memperketat likuiditas modal kerja, terutama bagi penggilingan padi.
Gangguan Beras Bisa Berdampak pada Stabilitas Sosial
Sutarto mengingatkan, tekanan ekonomi tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi merembet ke stabilitas sosial apabila tidak diantisipasi secara tepat.
Risiko tersebut terutama meningkat apabila tekanan ekonomi diikuti gangguan pasokan atau lonjakan harga beras sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
Karena itu, kepastian hukum, tata kelola ekonomi yang baik, serta konsistensi dan transparansi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha.
“Rantai pasok beras harus dijaga dari hulu hingga hilir agar gejolak ekonomi tidak berkembang menjadi persoalan pasokan dan harga,” kata Sutarto.
PERPADI Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Lembaga
PERPADI menilai koordinasi lintas institusi dan transparansi kebijakan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus mendukung stabilitas rupiah dan harga beras.
Sinergi pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perum Bulog, Kementerian Pertanian, aparat penegak hukum, dunia usaha termasuk penggilingan padi, serta akademisi perlu diperkuat.
Koordinasi tersebut antara lain dilakukan melalui pemantauan kondisi ekonomi dan sosial, kebijakan fiskal dan moneter yang responsif, program perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta penegakan hukum terhadap praktik penimbunan, spekulasi, dan manipulasi harga.
Di sisi lain, Sutarto mendorong penguatan iklim investasi melalui kepastian hukum dan stabilitas keamanan. Kebijakan ekonomi juga perlu diarahkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja formal, meningkatkan produktivitas sektor riil, dan memperkuat daya beli masyarakat.
Revitalisasi Penggilingan Padi Jadi Prioritas
Khusus sektor perberasan, PERPADI mendorong sejumlah kebijakan strategis, mulai dari revitalisasi penggilingan padi hingga stabilisasi harga gabah dan beras.
Revitalisasi tersebut mencakup perluasan akses pembiayaan, peningkatan teknologi, serta pembangunan dan penguatan fasilitas pengeringan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing industri penggilingan padi.
PERPADI juga mendorong stabilisasi harga gabah–beras dan optimalisasi peran Bulog dalam penyerapan serta distribusi beras.
Sementara itu, kebijakan impor beras dinilai perlu disesuaikan secara hati-hati dengan kondisi stok dan produksi nasional agar tidak mengganggu keseimbangan pasar domestik.
Selain itu, pengembangan beras fortifikasi juga perlu didorong. Namun, kebijakan tersebut harus memperhatikan kesiapan industri, ketersediaan bahan baku, standar mutu, harga produk, serta daya serap pasar.
Sutarto menegaskan, koordinasi lintas lembaga, respons kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, perlindungan sosial yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik dan investor.
Langkah tersebut sekaligus diperlukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga ketahanan pasokan beras, dan memastikan ketahanan ekonomi nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan.
