LINTAS BISNIS – Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang digagas Perpustakaan Nasional (Perpusnas) terus menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Sejak diluncurkan pada 2018, program ini telah menjangkau sekitar 13,9 juta orang dan mengubah perpustakaan menjadi ruang belajar, berkreasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz, menegaskan bahwa Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) merupakan gerakan kolaboratif yang mengedepankan semangat gotong royong dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Aminudin dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional TPBIS Tahun 2026, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, sejak mulai dijalankan pada 2018, TPBIS telah menjangkau sekitar 13,9 juta masyarakat secara kumulatif. Program tersebut juga berhasil mengubah persepsi masyarakat terhadap perpustakaan yang kini berkembang menjadi ruang produktif, kreatif, dan pemberdayaan masyarakat.
Baca juga : Komisi X DPR Apresiasi Kinerja Anggaran Perpusnas, Soroti Pentingnya Dukungan Dana untuk Literasi Nasional
“Pada 2026, Program TPBIS dilaksanakan di 750 lokus. Namun kami terus mendorong replikasi program ini di berbagai daerah melalui inisiatif pemerintah daerah dan dukungan para pemangku kepentingan,” ujar Aminudin.
Ia mengatakan, masyarakat kini datang ke perpustakaan bukan sekadar untuk membaca, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan kecakapan literasi yang dapat membantu memperbaiki taraf hidup mereka.
“Kita menyaksikan masyarakat datang ke perpustakaan dengan tekad baru untuk meningkatkan kecakapan literasi guna mengubah status kesejahteraan hidupnya menjadi lebih baik. Perpustakaan berubah menjadi ruang yang lebih produktif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas hidup,” katanya.
Aminudin menambahkan, keberhasilan TPBIS tidak lepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, komunitas, hingga masyarakat.
“TPBIS gagasannya dari pusat, pelaksanaannya tetap dari desa. Ujungnya adalah peningkatan kualitas hidup bersama. Inilah hakikat kolaborasi, kemitraan, dan nilai gotong royong,” jelasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa perpustakaan mengambil alih fungsi organisasi perangkat daerah lain. Menurutnya, perpustakaan justru menjadi penghubung berbagai sektor untuk menghadirkan inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Aminudin menegaskan bahwa pembangunan perpustakaan merupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Investasi membangun perpustakaan dengan seluruh programnya bukanlah investasi sesaat, melainkan investasi masa depan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, penulis dan tokoh publik Gita Wirjawan menyoroti pentingnya budaya membaca, dokumentasi, dan distribusi pengetahuan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mendokumentasikan kekayaan pengetahuan yang dimiliki masyarakat.
“Tanpa literasi, tanpa dokumentasi, tanpa kognisi, dan tanpa distribusi kognisi, kita tidak akan bisa memuliakan konsep demokrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menilai penguatan literasi melalui perpustakaan menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Baca juga : Perpusnas Pertahankan Opini WTP 10 Tahun Berturut-turut, Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan
Dukungan serupa disampaikan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan PDT, Mulyadin Malik. Ia mengatakan pemerintah terus memperkuat pengembangan perpustakaan desa melalui berbagai regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Desa dan pemanfaatan Dana Desa yang dapat disinergikan dengan pelaksanaan TPBIS.
Forum tersebut juga menghadirkan praktik baik dari daerah. Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Murni Baso, memaparkan berbagai inovasi yang diterapkan, mulai dari layanan Klinik Pustaka, pelatihan keterampilan berbasis potensi desa, penguatan literasi digital, hingga pemberian apresiasi bagi perpustakaan desa dan pengelola yang berprestasi.
Mengusung tema “Kolaborasi Lintas Sektor untuk Menguatkan Perpustakaan sebagai Ruang Tumbuh Masyarakat”, pertemuan ini dihadiri dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi maupun kabupaten/kota, Bappeda, pemerintah desa dan kelurahan, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas literasi, media, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
