LINTAS BISNIS – Ketua DPRD DKI Jakarta, mengkritik perlakuan terhadap madrasah yang dinilai masih termarjinalkan dalam sistem pendidikan di Ibu Kota.
Dalam kegiatan open house di Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2026), Khoirudin menyebut kondisi madrasah saat ini memprihatinkan dan belum mendapatkan perhatian yang setara dibanding sekolah umum.
“Madrasah kita seperti anak tiri. Hidup segan mati tak mau. Muridnya sedikit, banyak yang tidak mampu bayar, dan gaji gurunya sering kali tidak menentu,” ujar Khoirudin.
Ia menilai, ketimpangan ini tidak seharusnya terjadi mengingat madrasah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Namun dalam praktiknya, madrasah kerap menghadapi keterbatasan dari sisi pendanaan, fasilitas, hingga kesejahteraan tenaga pengajar.
Khoirudin menegaskan bahwa pendidikan merupakan kewajiban negara sekaligus hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, ia mendorong adanya perlakuan yang adil terhadap seluruh lembaga pendidikan, baik sekolah negeri, swasta, maupun madrasah.
“Semua warga Jakarta bayar pajak. Seharusnya layanan pendidikan tidak membeda-bedakan,” tegasnya.
Sebagai informasi, madrasah berada di bawah naungan , berbeda dengan sekolah umum yang dikelola oleh . Perbedaan kewenangan ini kerap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi distribusi kebijakan dan anggaran.
Khoirudin berharap ke depan ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan madrasah mendapatkan dukungan yang layak, baik dari sisi pembiayaan, fasilitas, maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik.
