LINTAS BISNIS — Pemerintah memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung untuk peternak ayam terus berlanjut hingga akhir 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah menjaga stabilitas biaya produksi sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnis perunggasan nasional.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengatakan penyaluran jagung SPHP melalui Perum Bulog akan dilanjutkan hingga akhir tahun.
Kepastian tersebut disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026).
“Alhamdulillah, hari ini kita sepakat harga pakan dari SPHP Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun,” kata Amran.
Kebijakan tersebut dinilai penting bagi peternak mikro, kecil, dan menengah karena harga bahan baku pakan menjadi salah satu komponen utama yang menentukan struktur biaya produksi usaha ayam petelur.
Pemerintah Jaga Biaya Produksi Peternak
Perwakilan peternak mikro dan kecil, Eti Marlina, mengusulkan agar durasi penyaluran jagung SPHP disesuaikan dengan skala usaha.
Peternak mikro mengusulkan periode penyaluran diperpanjang dari tiga menjadi enam bulan. Sementara peternak kecil dari dua menjadi empat bulan dan peternak menengah dari satu menjadi dua bulan.
Menurut Eti, dukungan jagung SPHP selama ini membantu peternak mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah tekanan biaya produksi.
“Yang bisa membantu kami hingga bertahan saat ini adalah penyaluran jagung SPHP untuk peternak mikro, kecil, dan menengah,” ujar Eti.
Dari sisi bisnis, kepastian pasokan bahan baku pakan menjadi faktor penting karena perubahan harga jagung dapat langsung memengaruhi biaya produksi dan margin usaha peternak.
Populasi Ayam Petelur di Atas Kebutuhan
Selain biaya pakan, pemerintah dan pelaku usaha juga menghadapi persoalan ketidakseimbangan pasokan di sektor ayam petelur.
Eti menyebut populasi ayam petelur saat ini diperkirakan sekitar 18–20 persen di atas kebutuhan.
Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap harga telur di tingkat peternak apabila tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan.
Karena itu, peternak mendorong percepatan penyerapan ayam afkir melalui BUMN pangan, termasuk ID Food, PT Berdikari, dan Bulog.
Pemanfaatan cold storage serta pengembangan produk olahan juga diusulkan untuk memperluas pasar dan menciptakan nilai tambah dari produk peternakan.
Harga Telur Dipatok Rp26.500 per Kg
Untuk memberikan kepastian harga di tingkat peternak, pemerintah menyepakati Harga Pembelian Pemerintah (HPP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram.
Penyerapan telur akan diperkuat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Frekuensi penyediaan telur dalam program tersebut direncanakan meningkat dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali per minggu.
Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan tambahan permintaan terhadap telur produksi peternak rakyat sekaligus membantu menjaga keseimbangan pasar.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kabupaten Kendal, Suwardi, juga mengusulkan agar Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan diperluas dalam bentuk telur.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi tekanan stok telur di tingkat peternak.
Amran Peringatkan Pelaku Usaha
Pemerintah juga menegaskan akan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi mengganggu stabilitas harga dan pasokan.
Amran memperingatkan peternak besar maupun importir pakan agar tidak mengambil keuntungan berlebihan di tengah tekanan yang dialami peternak kecil.
“Kepada seluruh peternak besar dan importir pakan, jangan ada bermain-main. Kami pasti cabut izinnya,” tegas Amran.
Salah satu perusahaan yang diduga bermasalah juga akan diperiksa oleh Satgas Pangan Mabes Polri. Jika terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah menyatakan siap memberikan sanksi hingga pencabutan izin.
“Kalau terbukti, izinnya saya cabut. Dengar saja, kawan — izinnya saya cabut, nggak ada lagi basa-basi. Ini 3,8 juta peternak yang harus kita jaga,” ujar Amran.
Stabilitas Rantai Pasok Jadi Fokus
Pemerintah menilai stabilitas bisnis perunggasan membutuhkan keseimbangan antara kepentingan peternak, pelaku industri, importir, hingga konsumen.
Karena itu, kebijakan jagung SPHP, pengendalian harga pakan, stabilisasi harga telur, serta perluasan penyerapan melalui Program MBG menjadi bagian dari upaya menjaga rantai pasok perunggasan tetap sehat.
Dengan kepastian pasokan bahan baku dan pasar penyerapan yang lebih kuat, pemerintah berharap tekanan terhadap margin peternak dapat berkurang.
Di sisi lain, keberlanjutan produksi telur nasional tetap harus dijaga agar kebutuhan protein masyarakat dapat terpenuhi dan industri perunggasan tetap memiliki prospek usaha yang berkelanjutan.
