LINTAS BISNIS – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur akibat persoalan pasokan dan tingginya harga gas industri. Ia mendesak Bahlil Lahadalia segera mengambil langkah cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap dunia usaha dan tenaga kerja.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Gani usai menghadiri Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia di Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026). Menurutnya, persoalan harga dan pasokan gas telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri manufaktur nasional.
Andi Gani mengaku pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas keluhan yang disampaikan pelaku industri dan pekerja. Namun hingga kini, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
“Persoalan gas industri harus segera diselesaikan. Kami sudah mencoba bertemu Menteri ESDM, tetapi sampai hari ini belum ada pertemuan yang terlaksana,” ujar Andi Gani.
Ia menilai tingginya harga gas telah meningkatkan beban biaya produksi perusahaan dan mulai mengganggu aktivitas manufaktur. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi memicu PHK dalam skala besar.
Menurutnya, sejumlah industri padat karya seperti keramik dan alas kaki mulai merasakan dampak langsung dari kenaikan biaya energi. Selain menghadapi tingginya biaya produksi, perusahaan juga mengalami penumpukan barang di gudang akibat melemahnya penyerapan pasar.
“Banyak produk industri keramik dan sepatu menumpuk di gudang. Akibatnya, sejumlah perusahaan mulai mengurangi jam kerja pekerja karena produksi menurun,” katanya.
Andi Gani menegaskan pemerintah perlu segera menghadirkan solusi konkret agar industri tetap dapat beroperasi secara kompetitif dan terhindar dari risiko pengurangan tenaga kerja massal.
“Saya meminta Menteri ESDM segera mengambil kebijakan cepat untuk menyelesaikan persoalan gas industri. Jika tidak, ancaman PHK besar-besaran sangat mungkin terjadi,” tegasnya.
Sementara itu, isu harga gas industri juga menjadi perhatian pelaku usaha. Kalangan manufaktur menilai keberlanjutan kebijakan harga gas tertentu sangat penting untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah perlambatan permintaan dan meningkatnya biaya produksi.
Data dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia menunjukkan bahwa harga gas di sejumlah negara pesaing juga mengalami kenaikan. Thailand, misalnya, disebut mengalami kenaikan harga gas dari sekitar US$9 per MMBTU menjadi US$12 per MMBTU, sementara Malaysia berada pada kisaran US$10–11 per MMBTU.
Namun, industri keramik di Indonesia menghadapi tantangan berbeda. Saat ini, hanya sekitar 40% kebutuhan gas yang dapat diperoleh melalui skema harga khusus sebesar US$7 per MMBTU. Sisanya harus dibeli dengan harga yang lebih tinggi, sehingga rata-rata harga gas yang dibayar industri mencapai sekitar US$15 per MMBTU.
Pelaku industri menilai kondisi tersebut berpotensi menekan daya saing produk nasional dan memperbesar risiko penurunan produksi apabila tidak segera direspons melalui kebijakan yang tepat.
