LINTAS BISNIS – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Jafar, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan investor global di tengah tekanan yang melanda pasar keuangan domestik. Pernyataan itu disampaikan menyusul pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu terakhir.
Marwan menilai derasnya arus modal keluar (capital outflow) menjadi sinyal serius yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, investor global saat ini tidak sedang meninggalkan seluruh pasar negara berkembang, melainkan secara spesifik mengurangi eksposur investasi mereka di Indonesia. Ia merujuk pada kinerja indikator Indonesia ETF (EIDO) yang mencatatkan return negatif sejak awal 2025.
“Masalah utama bukan soal kemampuan ekonomi kita untuk tumbuh, melainkan runtuhnya kredibilitas dan kepastian hukum Indonesia di mata pasar,” ujar Marwan di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu menjelaskan bahwa sejumlah faktor turut menekan sentimen investor, mulai dari melemahnya daya beli kelas menengah, tekanan terhadap rupiah, hingga outlook negatif dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch Ratings. Namun, menurutnya, faktor yang paling berpengaruh adalah tingginya risiko komunikasi kebijakan pemerintah.
Marwan menyoroti munculnya sejumlah regulasi strategis yang dinilai kerap diumumkan secara mendadak tanpa komunikasi publik yang memadai. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku pasar yang sedang berupaya menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan ekonomi baru.
Ia mencontohkan implementasi kebijakan Danantara Sumberdaya Indonesia dan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), yang kemudian disusul dengan regulasi baru terkait pajak UMKM. Menurutnya, rangkaian kebijakan tersebut memunculkan persepsi ketidakpastian di kalangan investor.
“Pasar saat ini sebenarnya tidak lagi mencari alasan untuk menjual saham mereka, tetapi sedang mencari alasan untuk berhenti menjual. Tugas pemerintah adalah memberikan alasan tersebut melalui kepastian hukum,” tegasnya.
Karena itu, Marwan meminta pemerintah dan otoritas moneter segera mengambil langkah-langkah strategis menjelang peninjauan indeks oleh lembaga global seperti FTSE Russell dan MSCI pada pertengahan Juni. Ia mendorong agar setiap kebijakan ekonomi makro dikomunikasikan secara transparan, terukur, dan memiliki lini masa yang jelas untuk menghindari spekulasi negatif di pasar.
Di sisi lain, Marwan juga meminta Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen moneter guna menjaga stabilitas rupiah. Ia menegaskan pemerintah perlu mempertahankan kredibilitas fiskal agar peringkat investasi Indonesia tetap terjaga dan kepercayaan investor dapat kembali pulih.
“Pemerintah wajib memberikan jaminan pengelolaan fiskal yang kredibel dan akuntabel untuk mempertahankan status investment grade sekaligus memitigasi dampak outlook negatif dari lembaga pemeringkat internasional,” pungkasnya.
